MINAHASA,- WARTAKAWANUA.my.id,- Sengketa pencemaran lingkungan yang terjadi di lokasi peternakan Ayam yang terletak dikawasan pemukiman warga Kelurahan Paleloan mendapat perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuapten Minahasa.
Bertempat di area peternakan, Lingkungan 2 Kelurahan Paleloan Kecamatan Tondano Selatan, DLH melalui Kepala Bidang pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Feibie F.V. Karisoh, SP mengunjungi secara langsung Lokasi peternakan Ayam, Senin (16/11-2026).

Kunjungan Kabid PKL, Feibie Karisoh menemui secara langsung pemilik Kandang Ayam, Sesty Seila Vergou yang diketahui saat ini menjabat sebagai Lurah Kelurahan Urongo dan pihak Warga Masyarakat selaku pelapor dalam kasus ini.
Pada kesempatan ini, Kabid Feibie Karisoh memeriksa keberadaan Kandang Ayam yang setelah diketahui ternyata Kandang peternakan itu tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Mengetahui hal ini, Kabid Feibie meminta pemilik Kandang peternakan ayam untuk segera membuat IPAL sebagaimana Aturan Pemerintah dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) kepemilikan peternakan yang mencakup beberapa tahapan utama mulai dari persiapan hingga pemanenan untuk menjaga kesehatan, produktivitas, dan keamanan hayati (biosecurity).
” Usaha kandang ayam harus memiliki IPAL dan itu sudah menjadi Standar Operasional Prosedurnya,” Ujar Kabid Feibie Karisoh.
Sementara itu, Kholaso Rizka selaku warga pelapor bertetap pada keberatan dengan keadaan lingkungan rumahnya yang setiap harinya diselimuti lalat dan Kutu Ayam.
” Saya keberatan karna keadaan dirumah pada siang hari dipenuhi lalat dan kutu ayam sehingga kami merasa terganggu dengan hal itu,” Kata Kho sapaan akrabnya.
Dikesempatan ini, pemilik kandang peternakan ayam, Sesty Seila Vergouw kepada Tim DLH mengakui bahwa peternakan yang dibangun tidak memiliki IPAL.
” Iya benar kandang Ayam kami belum memiliki IPAL dan akan diusahakan dalam waktu dekat ini akan dibuatkan IPAL,” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan, apabila pihak pelapor keberatan maka pihaknya siap membongkar kandang ayam namun pelapor harus mengganti rugi sebesar 1 Milyar Rupiah.
” Pak Wartawan tolong juga dimuat bahwa jika pelapor kebertan dengan kandang maka saya selaku pemilik akan meminta ganti rugi sebesar 1 Milyar Rupiah,” Tutup pemilik Kandang yang juga Lurah Kelurahan Urongo.
Pernyataan Sesty Seila Vergouw (Lurah Urongo) mendapat kecaman sejumlah pihak, seperti yang disampaikan Medy R Tendean, Ketua Investigasi Barmas Sulut, kepada Wartawan menyayangkan pernyataan pemilik kandang ayam itu.
Menurut Medy, meskipun tak ada pelapor dalam kasus ini Pemerintah Daerah harus menghentikan usaha pengelolaan peternakan Ayam jika berada dilingkungan permukiman, karna itu menyalahi aturan.
” mengacu dari Undang-Undang Pokok (Peternakan dan Kesehatan Hewan)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (yang diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014) mengatur bahwa usaha peternakan harus memenuhi syarat lokasi, sarana, prasarana, serta tidak mengganggu lingkungan.
Usaha skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari pemerintah kabupaten/kota, sedangkan peternakan skala rakyat/kecil wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
Juga Jarak dari Pemukiman dan Zonasi
Berdasarkan Permentan No. 40/ Permentan/OT.140/7/2011, jarak minimal kandang ayam dengan pemukiman warga adalah 500 meter (dan maksimal hingga 1 kilometer tergantung ketentuan daerah).
Lokasi kandang juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut, yakni masuk dalam Kawasan Peruntukan Peternakan (P-4),” Jelas Medy R Tendean.
Ia juga menyampaikan, bahwa Perizinan Lingkungan Berdasarkan KapasitasPengelolaan lingkungan dan dokumen izin disesuaikan dengan jumlah populasi ayam dalam kandang: Di atas 5.000 ekor: Wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).
” Di bawah 5.000 ekor: Cukup mengurus SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan),” Tegasnya.
Dalam Permentan No.31/Permentan/ OT.140/2/2014 mengatur pedoman budi daya ayam pedaging dan petelur yang baik (termasuk aspek biosekuriti, kesehatan hewan, dan pengelolaan limbah).
Diketahui Aturan pemeliharaan unggas yang mengacu pada kesejahteraan hewan juga mewajibkan penyediaan alas kandang yang kering, tidak menyebabkan cedera, serta fasilitas agar ayam dapat mengekspresikan perilaku alaminya (seperti tempat bertengger dan mandi debu).
Adapun dampak Hukum Jika Mengganggu Lingkungan diantranya adalah seperti membangun kandang ayam di lingkungan rumah yang menimbulkan bau menyengat, polusi suara, atau hama (lalat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUH Perdata.
Warga yang dirugikan berhak mengajukan protes, melaporkan ke Dinas Peternakan/Lingkungan Hidup, hingga menuntut pembongkaran kandang atau ganti rugi melalui jalur hukum.
(UDIN)

